PEMBATALAN SERTIFIKAT PENGGANTI HAK MILIK ATAS TANAH (Studi Putusan Nomor : 52/G/2010/PTUN.MTR)

Abstrak Salah satu tanda bukti kepemilikan tanah bagi setiap warga Negara Indonesia adalah berupa sertifikat tanah. Arti Sertifikat menurut Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa sebagai surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Jika ternyata suatu saat terjadi sertipikat tanah ini hilang atau rusak, maka bisa diterbitkan sertipikat pengganti dan subjek haknya sendiri juga sama. Dalam proses pembuatan sertipikat tanah maupun sertipikat pengganti, diusahakan dalam waktu yang singkat, namun tidak meninggalkan soal kecermatan dan ketelitian dalam penangannya. Sebab, apabila yang terjadi suatu kelalaian atau kesalahan maka timbul kegagalan dalam kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah. Badan Pertanahan Nasional selaku institusi yang berwewenang dalam pembatalan sertipikat hak milik atas tanah berhak melakukan pembatalan sertifikat yang telah mendapat putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum. Hal ini dapat diindikasikan bahwa BPN telah melakukan kesalahan dari segi administratif dan prosedural dalam menerbitkan sertipikat Kata Kunci: Hak Milik Atas Tanah, Sertifikat Pengganti, Badan Pertanahan Nasional Abstract: One of the signs of land ownership for every Indonesian citizen is in the form of a certificate of land. The meaning of Sertipikat according to Article 32 Paragraph (1) of Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration explains that as a letter of proof of rights that applies as a strong means of effectiveness regarding physical data and juridical data contained in it, as long as the physical data and juridical data are in accordance with the data contained in the measuring letter and land book of the rights concerned. If it turns out that one day there is a certificate of land is lost or damaged, then it can be issued a replacement certificate and the subject of its own rights is also the same. In the process of making a certificate of land and a replacement certificate, it is attempted in a short time, but does not leave the question of accuracy and thoroughness in the handler. Because, if there is an omission or error then there is a failure in legal certainty regarding land rights. The National Land Agency as an institution that has the authority in the cancellation of property rights to land has the right to cancel certificates that have received court rulings that have legal force. This can be indicated that BPN has made administrative and procedural errors in issuing certificates Keywords: Property Rights to Land, Replacement Certificates, National Land Agency