Proses rekrutmen dan seleksi kandidat di internal pdi perjuangan pada pilkada cimahi tahun 2017

Pada tatanan negara demokrasi, lazimnya partai politik melakukan upaya perekrutan calon kandidat yang akan menduduki jabatan-jabatan strategis. Oleh karena itu, partai politik harus menyediakan kader-kadernya yang siap mengikuti seleksi di intenal partai. Pada kasus Pilkada Kota Cimahi tahun 2017, Paslon yang terpilih bukan dari kader PDI Perjuangan, karena penjaringan dilakukan secara terbuka bagi kader dan non kader. Dengan demikian tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui dinamika dan metpde seleksi yang dilakukan PDI P Perjuangan dalam pencalonan walikota dan wakil walikota di Kota Cimahi pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengamati dan mendengarkan narasumber untuk mendapatkan pemahaman holistik. Pengumpulan data dilakukan dari unsur internal dan eksternal PDI Perjuangan dan beberapa bakal calon dari kader dan bukan PDI Perjuangan, sedangkanengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mandalam sedangkan penentuan informan dilakukan berdasarkan purposive technique. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Tim Seleksi tingkat lokal tidak hanya melaksanakan fungsi prosedural dalam proses seleksi, akan tetapi ada peran lebih dalam melakukan screening bakal calon, khususnya mengenai komitmen yang akan diberikan kepada partai. Dominasi dan kuatnya kewenangan DPP dalam memutuskan hasil seleksi masih sangat mencolok, termasuk tim seleksi pusat pun akan sangat bergantung dengan keputusan DPP, meskipun tahapan prosedural sudah secara rinci dilaksanakan. Proses penentuan calon dapat dikatakan dinamis di tingkat lokal, namun setelah mencapai tahap akhir, dinamika tersebut terhenti oleh kebijakan DPP yang berwenang untuk memutuskan dan merekomendasikan calon untuk berkontestasi dalam Pemilu. Hal yang menarik lainnya dalam proses pencalonan di internal PDI-P Kota Cimahi adalah tidak adanya mahar politik, namun bakal calon diminta komitmennya untuk membiayai pemenangan Pilkada. Selanjutnya, penelitian ini menunjukan adanya keterbatasan desentralisasi kewenangan dalam proses rekrutmen. Kesimpulan dari penelitian ini terdapat pengaruh kekuatan oligarki dalam proses rekrutmen dan seleksi kandidat, serta kekuatan finansial yang dapat mengimbangi pengaruh tersebut.